Niat apapun yang dipakai dibalik program pembangunan, untuk siapa, dimana, berapa biayanya, siapa pelaksananya pasti akan diketahui publik, karena dunia sekarang laksana "rumah-kaca" dan "dindingnya-bertelinga".. Hehehe..sebenarnya banyak catatan-catatan kritis, data dan fakta yang bisa diungkapkan tapi sebagai seorang akademik kita menjelaskan indikator-indikatornya saja secara konsepsional-kritis.
Izzat Bja Gooners Namun kenyataannya tdak banyak yang menerapkan seperti point ke-2 ya pak... Terkadang ada tapi tak mendapat sambutan dkungan dr pihak lain yg kontra dg point ke-2 trsebut alias mendapat ganjalan... Hehehe Apa mungkin pemikiran para petani ato penambak menjual sbagian ladang dn tambaknya karena pendapatan mereka tdak sebanding kalo kerja di perindustrian.. Ato uang penjualan sawah ato tambaknya dbuat untk membuka usaha sendiri... Yang sekiranya bs menghasilkan pendapatan yang lbh baik daripada bertani ato bertambak... |
Mas Izzat, soal lahan saya juga geleng-geleng kepala, konversi penggunaan tambak dan kebun terus menjadi industri terus berjalan secara masif. Jika sektor pertanian tambak dihilangkan atau mengalami alih fungsi maka secara jangka panjang Gresik akan mengalami ketidakseimbangan ekologis dan ketimpangan antar sektor, kecuali pemerintah Gresik melakukan terobosan-terobosan cerdas dalam memperkuat basis ekonomi lokal yang prospektif, dab para generasi menjadi generasi pekerja tanpa keterampilan yang berarti. Secara sosio-kultural jika panjang akan tercipta generasi dengan mentalitas pekerja bukan wirausaha atau entrepreuneur.
Dalam menganalisis soal lahan, kita tidak lepas dari perkembangan tata wilayah mas, kita lihat sebenarnya lahan-lahan itu bukan saja memberikan "wadah fisik" tapi juga bisa memberikan input dan output. Semakin banyaknya industri, semakin tidak produktifnya tambak ikan karena rembesan polusi tanah dan udara yang mempengaruhinya. Terutama di Manyar ke utara dan Cerme, potensi tambak terancam. Tambak sebagai karakter ekonomi rakyat/daerah harus dipertahankan untuk memberikan social-benefit dan kapital benefit serta environment-benefit, ketiga benefitas tersebut harus didukung oleh kebijakan lahan bukan memberangusnya.
Liberalnya dan obralnya lahan jika tidak transparan akan melahirkan kelompok FREE-RIDER (penunggang bebas), yang bisa mempengaruhi konsepsi pembangunan yang tidak dapat berjalan sepenuhnya. Saya sudah bebrapa kali ketemu dengan teman "diatas", silahkan melakukan pengalihan lahan besar-besaran tapi jangan eksploitatif dan omniscient berlebihan.
Alih fungsi lahan biasanya dijalankan secara sistematis dan sporadis. Peralihan secara sistematis mensyaratkan kematangan perencanaan dan keinginan publik sehingga luas lahan konversi bisa terkendali dan terkonsolidasi dalam kerangka jangka panjang. Peralihan secara sporadis, bersifat individual atau oleh kelompok masyarakat, luasan lokasi penjualan tidak dapat diprediksi dan menyebar tidak terkonsolidasi. Yang ada mungkin adalah konsolidasi kekuasaan dan kelompoknya. Ini adalah soal pengamatan, ada bebrapa teman "diatas" yang tidak setuju dengan saya, tapi indikator tidak bisa dipungkiri.
Setelah tambak tidak bisa dijadilkan lahan produktif karena derivasi polutif, maka banyak pemilik tambak menjual secara besar-besaran dan ini menjadi "lahan" basah bagi free-rider untuk melakukan rent-seeking dan profit-making (pengambilan keuntungan).... Saya realistis, konversi lahan tidak akan bisa dihentikan karena keniscayaan perkembangan dan perubahan, namun harus transparansi, bertanggungjawab, efektif, mendorong sektor kesejahteraan masyarakat dan terkonsolidasi dengan baik dan benar.
Pembangunan wilayah pesisir dan lautan juga kurang. Kita amati bahwa sektor ini kurang mendapat perhatian yang memadai padahal sektor ini merupakan aset dan sumber daya potensi besar dalam jangka panjang. Memang relatif berat melakukan upaya pembangunan pesisir dan lautan karena berhadapan dengan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang harus dengan pendekatan khusus, populis dan manusiawi. Selain itu, kita sebagai warga harus tahu tentang :
"planning zone" (wilayah perencanaan),"regulation zone" (wilayah pengaturan), dan
pengelolaan berkelanjutan (day-to-daymanagement).
Harus melibatkan masyarakat langsung...
Ahmad Zaini
Posting Komentar