Bangsa ini tidak akan pernah luput dari setting globalisasi. Di era globalisasi yang tampak adalah Persaingan dalam bidang ekonomi, dan kondisi ini jelas berpengaruh pada nasib nelayan Indonesia kabupaten Gresik khususnya. Untuk itu perlu dorongan agar nelayan Gresik mampu bertahan bahkan ikut berkompetisi di era globalisasi ini.
Ancaman globalisasi bagi nelayan Gresik tidak luput dari peran pemerintah daerah kabupaten Gresik, khususnya dalam bidang perizinan. Tak jarang izin yang diberikan kepada pengusaha melanggar peraturan dan undang undang yang mengaturnya. Seperti Undang Undang nomor :27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, juga KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN Nomor : KEP.58/MEN/2001, Tentang tata cara pelaksanaan sistem pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa reklamasi pantai dan laut yang dilakukan beberapa perusahaan di kabupaten Gresik ini. Dalam waktu 2 tahun berjalan sudah tercatat ada 7 kegiatan reklamasi pantai dan laut baik skala kecil dan skala besar. Diantaranya reklamasi di desa Kerang Kering dan desa Indro yang dilakukan group perusahaan PT. Wilmar Nabati Indonesia, reklamasi di kelurahan Kebungson yang dilakukan PT. PETRO OXO NUSANTARA dan PT. GRESIK JASATAMA sebagai suport pembangunan pelabuhan MULTI PHURPOSE, reklamasi sisi barat jetty PT. PETROKIMIA GRESIK, juga di desa Manyar, sisi barat jetty kawasan industri Maspion. Dan desa Tanggok, Manyar rencana pembangunan PELABUHAN INTERNASIONAL, juga beberapa reklamasi lainnya yang tidak aku ketahui. Dari beberapa kegiatan reklamasi pantai dan laut, hanya 1 perusahaan yg melibatkan nelayan dalam penyusunan study AMDAL-nya. Sedang yang lain tidak melibatkan baik nelayan atau masyarakat sekitarnya, mungkin juga nggak perlu memperhatikan study AMDAL yang merupakan syarat berdirinya suatu industri/perusahaan, karena sudah dikondisikan dengan pejabat terkait.
Selain kegiatan reklamasi pantai dan laut, di Gresik juga ada kegiatan pembangunan bebrapa pelabuhan. Satu pelabuhan baru yang dilakukan oleh PT. PETRO OXO NUSANTARA bersama PT. GRESIK JASATAMA dan 4 perluasan pelabuhan khusus yang dilakuian oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA, PT. PETROKIMIA, PT. MASPION, dan PT. PELINDO III Cabang Gresik. Banyaknya reklamasi pantai dan pembangunan pelabuhan merupakan ancaman bagi kehidupan nelayan Gresik khususnya. Karena hal ini dapat menyebabkan perubahan dan kerusakan ekosistem dan biota laut. Dampak yang lain adalah mempercepat proses sedimentasi dasar laut juga mempersempit areal tangkap (fishing ground) bagi nelayan. Pada akhirnya memicu terjadinya konflik horizontal sesama nelayan karena berebut areal tangkap.
Jika masalah perizinan pembangunan suatu perusahaan/industri tidak mematuhi undang undang dan peraturan serta tidak memperhatikan nasib masyarakat pesisir nelayan khususnya, lalu kemana nelayan harus mencari ikan selaku penanggung jawab dalam menghidupi keluarganya? Haruskah mereka dipindah ke waduk Bunder atau telaga Ngipik? rasanya nggak mungkin.
Sebagai antisipasi agar nelayan Gresik tidak tergerus oleh roda globalisasi, tetapi merupakan bagian dari roda globalisasi yang bisa ikut bersaing dalam bidang ekonomi, diperlukan peran aktif pemerintah daerah dalam memutuskan suatu kebijakan yg bisa membantu peningkatan perekonomian masyarakat nelayan, dan sekaligus sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Diantaranya kebijakan yang diharapkan masyarakat nelayan diantranya :
-Pinjaman Modal Usaha untuk memperbesar armada/kapal agarbisa beroperasi di laut lepas, karena di zona ini kaya akan sumber hayati yang belum dioptimalkan manfaatnya.
Membangun sarana dan jaringan pemasaran hasil tangkap yang resmi beserta sarana pendukungnya.
Mempermudah perizinan usaha penangkapan dan pengelola hasil tangkap, yang selama ini dirasa berbelit belit dan ruwet. Dan
Membatasi kuota impor untuk produk yang sama dengan produk lokal agar produk lokal bisa diserap pasar lokal 100%.
Tetapi semua itu kembali pada nelayan itu sendiri. Apakah mereka ingin menjadi korban kekerasan globalisasi atau menjadi bagian roda globalisasi ini.
(Muhammad Samsul)
